Selasa, 14 Juli 2009

Geram Kutuk Tindakan Premanisme

Selasa, 14 Jul 2009, | 8


LABUAN BAJO, Timex - Gerakan Masyarakat Anti Tambang (Geram) Manggarai Barat (Mabar) mengutuk dan mengecam keras semua bentuk tindak kekerasan dan ancaman teror yang selama ini kerap dilakukan oknum kelompok preman di Manggarai Barat.
Ketua Geram, Bernadus Barat Daya saat jumpa Pers di Pos Geram kompleks Firdaus Labuan Bajo kemarin belum lama ini mengatakan, Minggu, 7 Juli sekitar pukul 23.30 Wita, sekelompok preman yang biasa mangkal di seputaran rumah jabatan bupati melakukan penyerangan di rumah kediaman Kornelis Rahalaka, sekretaris Geram sekaligus pemimpin redaksi Majalah Diaspora.

“Bersyukur bahwa saat penyerangan, Kornelis Rahalaka tidak berada di rumah karena masih sedang menghadiri rapat rutin Geram di posko 2. Beruntung pula karena anak dan istri dari saudara Kornelis Rahalaka mengunci pintu dengan rapat dan tidak ke luar rumah. Namun demikian, hingga sekarang mereka masih mengalami trauma psikologis akibat kejadian tersebut,” jelasnya.

Aksi Premanisme katanya, mengeluarkan beberapa pernyataan diantaranya Geram mendesak jajaran kepolisian agar segera mengusut dan menindak tegas pelaku tindak kekerasan dan ancaman teror. Karena, cara-cara yang dilakukan kelompok preman seperti itu tidak bisa dibiarkan terus terjadi.

Ditegaskan, patut diduga kuat bahwa motif ancaman teror yang kerap dilakukan kelompok tertentu kepada aktivis Geram belakangan ini sangat berkaitan erat dengan aktivitas demonstrasi tolak tambang.

Diduga, ada oknum penguasa tertentu di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mabar yang turut menggerakan dan menfasilitasi kelompok preman dalam melakukan aksinya. Setiap kali aksi demonstrasi Geram, selalu ada kelompok preman yang memprovokasi masa demonstran.

Bahkan saat dengar pendapat di gedung DPRD Mabar beberapa waktu lalu, kelompok preman juga turut hadir mengawal rombongan bupati sambil memprovokasi aktivis Geram. Geram menyerukan kepada bupati dan DPRD Mabar untuk segera berkoordinasi dengan jajaran kepolisian guna mengambil langkah tegas dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Mabar. Sebab, jika kelompok preman dibiarkan tetap berkeliaran, akan memicu konflik horisontal dan vertikal dan berpeluang terjadi kekacauan secara sporadis.

Dijelaskan, Geram mengharapkan Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri ESDM-RI, Menteri Lingkungan Hidup-RI, Menteri Kehutanan-RI agar segera mengintervensi kewenangan bupati Manggarai Barat dalam kaitannya dengan persoalan tambang di Mabar.

Intervensi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT diperlukan guna meletakkan persoalan/kasus pertambangan yang terjadi Mabar pada koridor hukum yang tepat dan benar. Intervensi juga diperlukan guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Kabupaten Mabar dalam persoalan tambang.

“Saya perlu tegaskan bahwa Geram–Flores akan terus melakukan upaya perlawanan terhadap kehadiran perusahaan tambang di seluruh Ppulau Flores dan Lembata. Komitmen kami sudah bulat, Kabupaten Manggarai Barat khususnya dan pulau Flores dan Lembata umumnya, harus bebas dari tambang terbuka,” tegasnya. (kr4)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar